Naar Buitenzorg Twee Eeuwen Geleden*

*ke Buitenzorg (Bogor) dua abad yang lalu

Awal Pembukaan Buitenzorg (Kampung Baru) oleh Belanda

Sebuah lukisan karya Raden Saleh yang bersetting di sekitar daerah Batu Tulis, Buitenzorg.

Pada masa lalu, Buitenzorg atau Bogor adalah ibukota kerajaan Pajajaran. Nama sebelumnya adalah Pakuan. Setelah runtuh akibat serangan Kesultanan Banten, Pakuan tidak pernah disebut lagi. Pada tahun 1687, Gubernur Jendral Johanes Camphuijs memerintahkan Tanuwijaya, seorang perwira VOC pribumi Sunda trah Sumedang untuk membuka hutan di wilayah selatan Batavia. Akhirnya, Tanuwijaya berhasil membuka perkampungan baru di daerah Parung Angsana. Selanjutnya perkampungan itu dinamakan Kampung Baru. Tempat inilah yang selanjutnya menjadi cikal bakal tempat kelahiran Kabupaten Bogor yang didirikan kemudian. Kampung-kampung lain yang didirikan oleh Tanujiwa bersama anggota pasukannya adalah: Parakan Panjang, Parung Kujang, Panaragan, Bantar Jati, Sempur, Baranang Siang, Parung Banteng dan Cimahpar. Dengan adanya Kampung Baru menjadi semacam pusat pemerintahan bagi kampung-kampung lainnya.

Dokumen tanggal 7 November 1701 menyebut Tanujiwa sebagai Kepala Kampung Baru dan kampung-kampung lain yang terletak di sebelah hulu Ciliwung. Gubernur Jendral Matheus De Haan memulai daftar bupati-bupati Kampung Baru atau Buitenzorg dari tokoh Tanujiwa (1689-1705), walaupun secara resmi penggabungan distrik-distrik baru terjadi pada tahun 1745.

Pada 4 dan 5 Januari 1699 Gunung Salak meletus disertai gempa yang sangat kuat. Dari sebuah catatan bertahun 1702 melaporkan akibat-akibat yang ditimbulkan sebagai berikut :

1.      Dataran tinggi antara Batavia dan Cisadane di belakang bekas kraton raja-raja Jakarta (Pakuan) yang tadinya berupa hutan berubah menjadi lapangan luas terbuka tanpa pohon-pohon sama sekali.

2.      Permukaan tanah tertutup tanah liat merah halus. Di beberapa tempat tanah telah mengeras hingga menyulitkan orang berjalan di atasnya.

3.      Aliran Ciliwung dekat muaranya tersumbat sepanjang beberapa ratus meter akibat lumpur yang dibawanya. Tidak terdapat berita mengenai keadaan penduduk sepanjang aliran sungai itu. 

Gubernur Jendral Abraham Van Riebeeck kemudian membersihkan sumbatan itu. Atas jasanya ini Van Riebeeck meminta imbalan berupa tanah di Bojong Manggis dan Bojong Gede. Tahun 1704 ia membangun rumah peristirahatan di daerah Batu Tulis setelah Gunung Salak dianggap tidak membahayakan lagi. Pada tahun 1709, Van Riebeeck menyuruh membangun jalan ke arah pantai selatan. Di sini pada tahun 1714 atas biaya Wali Negeri didirikan empat daerah yaitu Gunung Guru, Citarik, Pondok Opo, dan Cidurian.

Peresmian Buitenzorg Sebagai Kota

Setelah pembangunan-pembangunan yang dilakukan oleh Gubernur Jendral  Abraham Van Riebeeck  di wilayah Kampung Baru, pejabat VOC mulai melirik wilayah itu. Alam Kampung Baru yang masih asri banyak memikat orang-orang Belanda.

Read More......

KESULTANAN ACEH DARUSSALAM

Secara pasti, perihal kapan awalnya Aceh menjadi sebuah kerajaan atau kesultanan belumlah dapat diungkap secara jelas. Sejauh yang dapat ditelusuri dari berita-berita Cina, Arab, India, dan bahkan Eropa (para sejarawan dan arkeolog pun masih bersiang pandapat) dapat diketahui bahwa di pesisir utara pulau Sumatra memang memiliki banyak kota pelabuhan. Namun dari kesemuanya, menurut sejarawan Denys Lombard, masih juga terdapat kesimpangsiuran, apalagi perihal masa awal kesultanan Aceh. Data-data yang lebih terang tentang Aceh muncul ketika memasuki abad ke 16. 

Meski begitu, setidaknya dapat diketahui bahwa sebelum memasuki abad ke 16 itu, telah muncul tiga kerajaan yang cukup kuat di pesisir utara Sumatra. Pasai, Pidir, dan Aceh. Menurut Tome Pires, pada waktu itu Aceh merupakan kekuatan yang “masih muda” jika dibandingkan dengan Pasai dan Pidir. Bahkan sebelum 1520, Aceh masih merupakan daerah bawahan Pidir. Adalah Sultan Ali Mughayat Syah yang memimpin Aceh untuk merdeka dari Pidir. 

Sultan Brahim (sebutan orang Portugis untuk Sultan Ali) kemudian menjalankan politik ekspansi dan mulai membangun imperium Kesultanan Aceh Darussalam. Belum diketahui kapan Sultan Brahim naik tahta, tapi diketahui bahwa ia menyatakan merdeka dari Pidir pada 1520 dan mulai Daya pada tahun itu juga. Bahkan tujuh tahun sebelumnya, Aceh menyerang Deli. Setalah mengepungnya selama enam minggu, akhirnya Deli jatuh. Pada tahun 1524 Pasai dan Pidir malah berhasil ditaklukkannya. Tak berselang lama, setelah memantapkan kekuasaannya, Aceh bersiap melawan Portugis di Malaka. Mei 1521, armada Jorge de Brito harus menerima kekalahan menghadapi armada Kesultanan Aceh. 

Aceh terus berjaya. Tahun 1537 Sultan Alaudin Ri’ayat Syah Al-Kahar naik tahta. Sama seperti pendahulunya, Aceh tetap menjalankan politik ekspansinya, bahkan semakin gencar. Hubungan bilateral dengan kerajaan-kerajaan Timur Tengah digiatkan terutama dengan Mesir, Abbyssinia, dan Turki. Pada masa pemerintahan Sultan Alaudin Ri’ayat Syah Al-Kahar inilah berturut-turut Batak, Aru, dan Barus ditaklukkan.

Berkali-kali Aceh mencoba menghalau kekuatan Portugis di Malaka. Tercatat pada 1537, 1547, dan 1568 Malaka diserang Aceh. Penyerangan ini juga melibatkan tentara kerajaan Turki yang diperbantukan. Setelah melewati masa-masa perang yang panjang melawan Portugis, Sultan Alaudin Ri’ayat Syah Al-Kahar  mangkat pada 1571. Penggantinya adalah Sultan Alaudin Mansur Syah yang memerintah hingga tahun 1585. Selanjutnya pada periode 1585-1588 naiklah Sultan Alaudi Ri’ayat Syah ibnu Sultan Munawar Syah dan selanjutnya Sulatan Alaudin Ri’ayat Syah ibnu Firman Syah. 

Sejak masa itu, mulailah para kompeni Inggris dan

Read More......

BINGKAI SEJARAH YANG RETAK

R. M. Tirto Adhi Soerjo dan Perannya dalam Pergerakan Nasional Indonesia

Pengantar

Membicarakan kurun pergerakan nasional Indonesia, jika setiap orang Indonesia di tanya pasti akan teringat akan organisasi Boedi Oetomo. Selama ini Boedi Oetomo senantiasa melekat dalam ingatan kolektif masyarakat Indonesia sebagai organisasi pelopor. Jadilah tanggal berdirinya Boedi Oetomo, 20 Mei 1908, sebagai hari kebangkitan nasional yang kita peringati hingga kini. Belakangan, di beberapa artikel di internet dan media cetak yang mempertanyakan kembali pemilihan tanggal 20 Mei sebagai hari kebangkitan nasional. Jadi, ada sebuah pertanyaan menarik, “apa benar Boedi Oetomo merupakan organisasi pelopor pergerakan nasional di Indonesia?”. 

Lebih jauh penulis-penulis artikel-artikel tersebut memberikan penjelasan bahwa sebenarnya yang layak menyandang predikat sebagai organisasi pelopor adalah Sarikat Dagang Islam. Ada pula yang menyebut Sarikat Islam. Berbagai alasan dan “data” mereka tunjukkan untuk memperkokoh pendapatnya. Dari sinilah penulis merasa tertarik untuk mencari kejelasannya lebih lanjut. Karena di dalam tulisan-tulisan tersebut terdapat beberapa kerancuan yang cukup mencolok.

Terlepas dari polemik tersebut, dalam tulisan ini penulis ingin menampilkan seorang tokoh yang barangkali telah dilupakan perannya. Seorang tokoh yang cukup memiliki andil besar dalam periode pelik zaman pergerakan nasional Indonesia. Raden Mas Tirto Adhi Soerjo. Karena beberapa keterbatasan, tentu tidak mungkin menyusun secara detail mengenai pribadi dan kehidupannya. Dalam tulisan ini hanya penulis sajikan perannya dalam ranah organisasi pergerakan. Dan sekaligus tulisan ini juga menjadi sebuah bahan pertimbangan untuk menjawab pertanyaan yang tersebut di atas.

R.M. Tirto Adhi Soerjo

Sekitar tahun 1906-07 seorang pensiunan dokter Jawa di Yogyakarta, Mas Ngabehi Wahidin Soediro Hoesodo mengadakan perjalanan berkeliling Jawa. Dokter Wahidin bermaksud mendirikan sebuah studiefonds, sebuah lembaga pendanaan bagi pemuda yang cakap namun tidak mampu. Sasaran pertama beliau adalah para pejabat-pejabat pemerintahan, namun di kalangan ini gagasan beliau tidak mendapat respon yang berarti [1]. Kemudian Dokter Wahidin mengalihkan sasarannya kepada para pelajar di sekolah-sekolah Belanda.

Pemikiran Dokter Wahidin mendapat respon yang baik di kalangan pelajar STOVIA. Bahkan mereka mengusulkan agar gagasan itu diperluas. Caranya dengan mendirikan sebuah perkumpulan dan studiefonds tersebut merupakan bagian dari kegiatan perkumpulan tersebut. Muncullah Raden Soetomo dan Raden Gunawan Mangoenkoesoemo ke muka dengan mendirikan sebuah organisasi yang kita kenal sebagai Boedi Oetomo [2]. 

Patut dicatat pula, bahwa bukan hanya Dokter Wahidin yang berkeliling untuk mempropagandakan cita-citanya memajukan kaum bumi putra. Hal serupa juga dilakukan oleh R. M. Tirto Adhi Soerjo. Sejauh mana beliau berkeliling, tak ada catatan pasti yang dapat menjelaskannya. Hanya dari salah satu tulisannya di harian Medan Prijaji beliau mengatakan kegiatannya itu.

Dalam pada tahun 1906 ketika kita keliling di Hindia Olanda, maka pada pertemuan kita dengan raja-raja yang memerintah sendiri kerajaannya dan dengan berjenis-jenis orang dari rupa-rupa kasta, maka hampir terbit dari satu mulut kita dapat persilaan akan mencari daya upaya supaya adalah persarikatan umum yang memperhatikan hal kita anak Hindia yang sia-sia itu [3].

Sejauh yang dapat dilacak oleh Pramoedya, R. M. Tirto melakukan “pengembaraan” ke Maluku sekitar 1905-1906 [4]. Dan sekembalinya dari Maluku pada 1906, R. M. Tirto mengunjungi beberapa pembesar bumi putera di Batavia. Tujuannya jelas untuk mencari dukungan dalam mendirikan sebuah organisasi.

R. M. Tirto pertama kali mendatangi R. M. Prawirodiningrat, seorang jaksa kepala di Batavia. Dari sana beliau berhasil mendapatkan dukungan. Sekaligus R. M. Prawirodiningrat menyarankan agar R. M. Tirto mendatangi pejabat commandant district Mangga Besar, Thamrin M. Thabri. Menurut R. M. Prawirodiningrat, Thamrin merupakan pejabat bumi putra yang cukup disegani dan punya pengaruh luas. R. M. Tirto setuju akan usul R. M. Prawirodiningrat dan seperti yang diharapkannya, Thamrin pun mendukung.

Sarikat Priyayi : Eksperimen Pertama yang Gagal

R. M. Tirto segera bertindak cepat dan di tahun itu juga (1906), beliau dan pejabat-pejabat bumi putra yang mendukungnya mendirikan Syarikat Prijaji. Setelah meresmikan organisasinya dan membentuk pengurus pusatnya sebagai berikut:

Presiden : R. M. Prawirodiningrat (jaksa kepala Batavia)

Anggota : Thamrin M. Thabrie (Commandant District Mangga Besar)

                Taidji’in Moehadjilin (Commandant District Tanah Abang)

                Bachran (Commandant District Penjaringan)

Sekretaris : R. M. Tirto Adhi Soerjo (Journalist di Weltevreden) [5]

R. M. Tirto sendiri yang membuat anggaran dasar dan rumah tangga Syarikat Prijaji dan membacakannya dalam peresmian itu. Untuk keanggotaannya, pengurus pusat Syarikat Prijaji mewajibkan setiap pendaftarnya untuk membayar iuran sebesar f 10 untuk mereka yang berpenghasilan lebih dari f 100 sebulan dan sebesar f 0,50 untuk rata-rata anggota. 

Sangat disayangkan karena tak ada catatan yang memberikan keterangan perihal kongres-kongres atau kegiatan Syarikat Prijaji di awal pendiriannya. Namun dapat dipastikan bahwa Syarikat Prijaji membuat sebuah surat kabar mingguan Medan Prijaji sebagai organ organisasi untuk menyuarakan aktivitas dan cita-citanya. Terbit pertama kali pada 1907 dalam format mingguan dan sejak tahun 1909 berubah menjadi harian. Dalam terbitan awal tahun ketiganya inilah dapat ditemukan keterangan mengenai kegiatan Syarikat Prijaji sebagaimana yang diwartakannya melalui pamflet ini.

Tuan-tuan!

Kita orang yang bertanda di bawah ini sudah ambil mufakat mendirikan satu perhimpunan antara priyayi-priyayi dan bangsawan Bumiputera bernama Sarikat Priyayi, bermula buat di Betawi saja, akan nanti bercabang di antero tanah Hindia pada masing-masing tempat akan diadakan afdeeling dari perhimpunan ini, yang maksudnya memperhatikan hal pengajaran anak kita priyayi dan bangsawan Bumiputera dengan mendirikan satu studie fonds, maka dalam maksud itu hendak di perhatikan:

1. Mendirikan rumah pemondokan di Betawi guna anak murid yang ayahnya tinggal di lain negeri atau di luar kota Betawi, yaitu murid-murid yang sekolah di kota Betawi. Dalam rimah pemondokan ini murid-murid itu dapat pemeliharaan baik sedang pembayaran buat makan dan tumpangan dibikin sangat ringannya serta perlu dibuka buat murid yang tidak mampu itupemondokan percuma.

2. Pada rumah pemondokan itu hendak didirikan sekolah dasar (frobel onderwijs) buat memudahkan anak-anak yang akan mengunjungi sekolahan Belanda, juga diadakan Hollandsche Cursus buat orang yang adiwasa atau anak murid yang sudah tidak ada pengharapan buat dapat diterima di sekolah Belanda.

3. Membantu belanja murid yang orang tuanya tidak mampu dan murid yang maju pengajarannya untuk meneruskan belajar hingga dapat hak yang tak boleh disangkal karena surat ujian yang diperolehnya, yaitu hak mendapat pekerjaan yang pantas, dengan perjanjian nanti murid itu akan pulangkan kembali belanja itu dengan mencicil jika murid itu sudah bekerja.

4. Membuka studie-beurs guna belanja murid-murid yang kepandaiannya melebihi, belanja yang demikian ini tidak dipulangkan lagi.

5. Mengadakan perkumpulan beberapa jenis buku yang berfaedah bukan buat murid-murid saja, juga buat anggota perhimpunan Sarikat Priyayi......[6]

Cukup mengherankan mengetahui pamflet ini dapat ditemui pada terbitan tahun ketiga Medan Prijaji. Mengapa tidak pada terbitan awalnya di tahun 1907? Dapat diduga bahwa Syarikat Prijaji mengalami stagnasi. Kaum priyayi yang jadi anggotanya adalah kaum yang sudah mapan. Sangat sulit mengharapkan gerakan dari mereka yang mau bersusah payah. Dalam terbitan tahun ketiga itu juga di halaman yang lain terdapat pemberitaan perihal meninggalnya dua pimpinan pusatnya. Akhirnya kepemimpinan diambil alih oleh Thamrin M. Thabrie [7]. 

Terlepas dari stagnasi yang dialami organisasi ini, patut kita perhatikan bahwa Syarikat Prijaji memiliki cita-cita untuk berkembang di seluruh Hindia Belanda. Tampak bahwa Syarikat Prijaji tidak membatasi lingkup keanggotaannya. Dengan pendirian afdeeling-afdeeling di luar Batavia dan rencana meluaskan gerakan ke seluruh Hindia Belanda menunjukkan bahwa Syarikat Prijaji bukanlah organisasi berbasis kesukuan. Barangkali mereka tidak menyebut cita-cita nasionalisme secara gamblang, namun indikasi kearah itu dapat kita lihat dari pamflet di atas. Dan dilihat dari segi administrasi dan struktur organisasi, jelas Syarikat Prijaji telah menerapkan “cara-cara Eropa”. 

Sayang sekali sangat sedikit keterangan yang bisa di dapat tentang kegiatan-kegiatannya dan perkembangannya lebih lanjut. Apakah misinya menyebar ke seluruh Hindia Belanda terlaksana? Sulit untuk ditelusuri. Yang mungkin bisa dijadikan bahan pertimbangan tentang kehidupan Syarikat Prijaji adalah pesatnya perkembangan Medan Prijaji ternyata jauh lebih baik daripada organisasi yang menaunginya. Pada salah satu edisi Medan Prijaji tahun ke-3 atau 1909, diketahui bahwa R. M. Tirto sedang mendirikan lagi sebuah organisasi baru. Kenyataan bahwa Medan Prijaji tetap hidup [8] dan kegiatan R. M. Tirto hendak mendirikan sebuah organisasi baru setidaknya dapat memberi petunjuk bahwa Syarikat Prijaji sudah tidak berpengharapan lagi [9].

Sepeninggal Sarikat Priyayi : Sarikat Dagang Islamiah hingga Sarikat Islam

Pada 27 Maret 1909, di rumah R. M. Soerjo di Bogor terjadi pertemuan untuk pembentukan sebuah organisasi baru. Berdirilah Sarikat Dagang Islamiah di Bogor. Berbeda dengan Sarikat Prijaji yang menggaet para pegawai dan pekerja pemerintahan dari golongan pribumi (dan ternyata tidak efektif), R. M. Tirto menjadikan berdagangan dan Islam sebagai sarana untuk menyatukan rakyat Hindia Belanda dalam organisasinya. 

R. M. Tirto menyadari bahwa pegawai pemerintahan hanyalah selapisan kecil saja dari masyarakat Hindia Belanda. Oleh karena itulah beliau menjadikan Islam sebagai asas organisasinya karena mayoritas rakyat Hindia Belanda adalah muslim. Sedangkan perdagangan beliau pilih sebenarnya mengacu pada “kaum mardika”, yaitu mereka yang penghidupannya tidak berasal dari pengabdian kepada pemerintah kolonial Hindia Belanda. Akhirnya Sarikat Dagang Islamiah berdiri pada 5 April 1909 [10]. 

Sarikat Dagang Islamiah pusat berkedudukan di Bogor. Segera setelah pendiriannya, dibentuklah pimpinan pusatnya dengan susunan sebagai berikut :

Presiden : Sjech Achmad bin Abdoerachman Badjenet (saudagar)

Wakil Presiden : Mohamad Dagrim (dokter)

Komisaris : Sjech Achmad Said Badjenet (tuan tanah)

                  Sjech Galib bin Said bin Tebe (tuan tanah)

                  Sjech Mohamad bin Said Badjenet (tuan tanah)

                  Mas Railoes (tuan tanah)

                  Haji Mohamad Arsad (saudagar)

Kasir : Sjech Said bin Abdoerachman Badjenet

Sekretaris Advisor : R. M. Tirto Adhi Soerjo [11]

Kantor pusatnya berada di gedung sewaan di daerah Tanjakan Empang, Bogor. Secara administratif SDI hanya mendapatkan ijin dari Kepala Negeri Bogor dan belum mendapat ijin resmi dari Gubernemen. Namun begitu kegiatan organisasi tetap berjalan dan bahkan SDI mengangkat C. J. Feith, asisten reseden Bogor, sebagai pelindung.

Untuk memperluas gerakannya SDI mengirimkan propagandis-propagandisnya ke daerah-daerah dan mendirikan afdeeling di beberapa kota di seluruh Hindia Belanda. Dalam sebuah tulisannya di Medan Prijaji Th. IV No. 9, 5 Maret 1910 R. M. Tirto menerangkan bahwa SDI telah menghimpun anggota hingga mencapai 20.000 orang di seluruh Hindia Belanda. Sejauh mana kebenarannya belum didapatkan bukti yang pasti. Setidaknya dapat diindikasikan bahwa SDI banyak menarik minat rakyat dan karena itu cepat menjadi besar.

Seperti yang tertera pada namanya, SDI merupakan organisasi para pedagang yang dipersatukan dengan semangat Islam. Namun beberapa gagasan dan program Sarikat Prijaji juga masuk dalam rencana kerja SDI, yaitu hendak mendirikan sekolah dagang dan pertukangan. Namun sejauh yang diketahui hingga sekarang belum pernah SDI mendirikan satu sekolah pun di Hindia Belanda. 

R. M. Tirto sendiri sering berkeliling untuk mempropagandakan SDI. Dan dari perjalanannya ini beliau mengenal seorang pedagang batik asal Solo bernama Haji Samanhoedi. Haji Samanhoedi kemudian memimpin SDI Afdeeling Solo sebagai cabang SDI Bogor. Sejak saat itu, Haji Samanhoedi menjadi orang kepercayaan R. M. Tirto. Ketika pada 1912 R. M. Tirto menghadapi perkara perdata karena utang-utangnya hingga akhirnya dijatuhi hukuman buang ke Ambon selama 6 bulan, Haji Samanhoedi mendapatkan mandat untuk menggantikannya mengurus SDI. 

Sepeninggal R. M. Tirto, sejak tanggal 22 Agustus 1912 penerbitan Medan Prijaji dihentikan [12]. Sejak saat itu R. M. Tirto menjalani hukuman buang di Ambon. Meskipun dari Ambon beliau tetap bisa melakukan kegiatan tulis-menulis, tapi semua itu tidak ada artinya lagi. Karena kasus perdatanya itu, nama dan reputasi R. M. Tirto telah jatuh. SDI pun menjadi sepenuhnya berada dalam penguasaan Haji Samanhoedi. 

Langkah langkah yang dilakukan Haji Samanhoedi selanjutnya amat menentukan kelangsungan kehidupan SDI. Dalam sebuah risalah yang dikemukakan Dr. Moh. Hatta dalam sebuah ceramah, beliau menulis :

...

Nama Sarikat Dagang Islam tidak lama, kata Dagang dihilangkan, kemudian jadi Sarikat Islam, sebagaimana direncanakan oleh R. M. Tirto Adisuryo. Peraturan dasarnya disusun pada tanggal 9 Nopember 1911 :

Fasal 1 : perkumpulan Sarikat Islam akan didirikan pada tiap-tiap tempat di mana terdapat anggota sekurang-kurangnya 50 orang. ...

Fasal 2 : Tujuannya.

1. Mencapai supaya anggota satu sama lain bergaul sebagai saudara. Dasarnya ialah : Islam, menurut perseorangan, satu sama lain sebagai saudara.

2. Memperkuat semangat persatuan dan bantu membantu antara umat Islam. Masih didasarkan pada Islam.

3. Yang lain-lain dengan jalan sah yang tidak bertentangan dengan undang-undang negeri dan pendirian pemerintah, jadi tidak boleh bertentangan dengan peraturan negeri dan pemerintah, meninggikan derajat bangsa untuk mencapai perkembangan kemajuan dan kebesaran negeri ...

... setahun setelah Tirto Adisuryo membuat Sarikat Islam, menyusun peraturan, dibuat lagi, berdasarkan notaris 10 September 1912. [13]

Nyatalah di sini bahwa sebenarnya cikal bakal pendirian SI adalah prakarsa R. M. Tirto. Hal yang sama juga dikemukakan oleh Drs. Susanto Tirtoprodjo, SH dalam Sejarah Pergerakan Nasional Indonesia. Hanya saja Susanto lebih menitik beratkan proses pendiriannya kepada peran Haji Samanhoedi  [14]. Pada perkembangan selanjutnya Haji Samanhoedi mengajak serta seorang cendekiawan muslim yang taat dari Surabaya, H. O. S. Tjokroaminoto. Tjokroaminoto mengusulkan agar organisasi jangan dibatasi pada para pedagang saja. 

Bersama-sama Tjokroaminoto, Haji Samanhoedi berusaha melanjutkan kelangsungan organisasi “peninggalan” R. M. Tirto ini. Selanjutnya mereka berusaha agar SI mendapatkan status badan hukum dari Gubernemen. Namun usaha memperolah pengakuan hukum tersebut gagal setelah keluarnya surat penolakan dari Gubernur Jendral Indenburg tertanggal 30 Juni 1913. Dalam surat tersebut Gubernur Jendral tidak mengakui SI sebagai perkumpulan yang mencakup seluruh Hindia Belanda, tetapi Gubernur Jendral mengakui setiap afdeelingnya sebagai sebuah badan hukum [15]. Jadi SI sebuah organisasi lokal di setiap daerah-daerah. Sampai tahun 1914, telah terdapat 56 Afdeeling SI di seluruh Hindia Belanda yang diakui sebagai badan hukum.

Masa-masa Akhir R. M. Tirto Adhi Soerjo

Sejak pembuangannya ke Ambon, R. M. Tirto, praktis beliau tak mampu berbuat apa-apa dalam perkembangan kegiatan-kegiatan di Jawa. Medan Prijaji telah diberangus, dan SI jatuh ke tangan H. O. S. Tjokroaminoto, dan beberapa usaha yang dirintisnya telah diambil alih. R. M. Tirto telah berakhir. 

Sebenarnyalah hanya 6 bulan R. M. Tirto menjalani masa pembuangan, dan semua yang telah dirintis dan dibesarkannya selama bertahun-tahun kandas. Tak bisa ditolak bahwa sikapnya yang tidak mampu membatasi diri juga turut menyebabkan usahanya hancur. R. M. Tirto kembali ke Jawa dalam keadaan tak memiliki apa-apa. Dan tak berapa lama setelah itu beliau meninggal di Batavia. Tidak jelas apa sebabnya. Pada waktu itu Mas Marco Kartodikromo menjelaskan bahwa R. M. Tirto menderita sakit. De Locomotief mengumumkan bahwa pada waktu itu beliau “telah sepenuhnya rusak ingatan dan takut orang”. Akhirnya pada tanggal 7 Desember 1918, R. M. Tirto meninggal dunia di Batavia. Seorang sahabatnya, R. Goenawan menjelaskan bahwa beliau menderita disentri [16]. 

Catatan :

[1] L. M. Sitorus, Sedjarah Pergerakan Kebangsaan Indonesia, Jakarta : Pustaka Rakjat, 1951, hlm. 8

[2] Ibid, hlm. 9

[3] “pendahuluan Medan Prijaji 1909”, MP tahun III/1909, hlm. 7. Dikutip oleh Promoedya Ananta Toer dalam Sang Pemula hlm. 108.

[4] Paramoedya Ananta Toer, Sang Pemula, Jakarta : Hasta Mitra, 1985,  hlm. 45

[5]Toer,  Ibid, hlm. 110

[6] Ibid

[7]Ibid, hlm. 111

[8]Belakangan diketahui bahwa sejak Akhir 1908, Medan Prijaji telah diubah statusnya oleh R. M. Tirto sendiri dari sebuah organ Syarikat Prijaji menjadi sebuah perusahaan surat kabar yang mandiri. Tanggal 10 Desember 1908 Medan Prijaji mendapat pengesahan dari pemerintah kolonial dengan nama resmi “NV Javasche Boekhandel en Drukkerij en Handel in Schrijfbehoeften Medan Prijaji”. Dalam usahanya ini R. M. Tirto bekerja sama dengan H. M. Arsad & Co.

[9] Toer, Op.cit, hlm. 120

[10]Ibid, hlm. 120-122.

[11]Ibid, hlm. 122

[12] Ibid, hlm. 163. Keterangan ini didapat dari surat Jaksa Agung A. Brouwer kepada Gubernur Jendral Indenburg. Surat itu sendiri tertanggal 21 April 1913. Dalam surat tersebut juga disebutkan bahwa NV Medan Prijaji telah dilikwidasi.

[13]Ibid, hlm. 137

[14] Susanto Tirtoprodjo, Sejarah Pergerakan Nasional Indonesia, Jakarta : PT Pembangunan, 1970, hlm. 26

[15] Ibid, hlm. 28

[16] Toer, Op.cit, hlm. 174

Read More......

SIAPA DI BALIK G 30 S/PKI?

Membicarakan soal G 30 S/PKI memang ruwet. Saya yang sekolah di jurusan IPS saja masih agak bingung dengan penjelasan sejarah yang terdapat pada buku-buku diktat. Tapi itu yang membuat saya tertarik. Berawal dari ketertarikan ini saya baca beberapa buku di perpus dan koleksi ayah saya (agak pusing juga karena bukunya lumayan tebal). Dan saya dapat sedikit kesimpulan. Ya, cuma sedikit. Saya bilang begitu karena pada dasarnya masih banyak misteri yang belum terpecahkan dalam peristiwa paling kelam di Indonesia sejak Proklamasi 17 Agustus 1945. dan lagi biar pun ini adalah hasil pemikiran para ahli tapi semua itu hanyalah “meraba-raba”. Kebenaran yang sesungguhnya mungkin hanya ALLAH yang tahu.
Pembaca yang budiman, dalam tulisan kali ini saya menitik beratkan persoalan G 30 S/PKI pada sisi “siapa pelaku atau dalang di balik G 30 S/PKI”. Saya rasa inilah persoalan pokok yang telah menjadi polemik panjang sampai sekarang. Banyak sekali versi yang menyatakan siapa dalang dan pelaku sebenarnya dalam G 30 S/PKI. Kalau saya sebut satu per satu diantaranya ialah : versi “Buku Putih” keluaran Sekretariat Negara RI, versi Ben Anderson-Ruth McVey, versi W. F. Wertheim (sejarawan Belanda), dan versi dokumen CIA berjudul The Coup That Backfiret terbitan tahun 1995. masing-masing dokumen ini punya dugaan dan argumentasi sendiri-sendiri. Saya jadi tambah bingung setelah membaca keterangan-keterangan ini. Semuanya serba masuk akal dan punya argumentasi yang sulit dibantah.

Sampai akhirnya saya membaca buku “Sukarno, Tentara, PKI”-nya Rosihan Anwar. Buku ini merupakan diari dan reportase Rosihan Anwar terhadap perkembangan politik Nasional dalam kurun 1960-1965. membaca buku ini saya sedikit menemukan titik penting yang sebelumnya tak pernah saya pikir sebelumnya. Dari buku ini saya dapat gambaran yang cukup jelas seputar situasi politik menjelang peristiwa berdarah tanggal 1 Oktober 1965 dini hari. Segitiga besar politik saat itu mengarah pada Sukarno, TNI AD, dan PKI. Semakin mendekati tahun 1965 ketiga pelaku politik ini benar-benar berkompetisi secara panas. Dan lebih penting lagi saya juga mendapat gambaran ringkas tentang latar belakang peristiwa G 30 S/PKI.
Dalam kata pengantar buku karya Rosihan Anwar tersebut saya memperoleh kronologi sederhana yang dikemukakan oleh Dr. Salim Said. Kurang lebihnya saya kutip dari buku tersebut seperti di bawah ini :
“Mula-mula Tentara (pimpinan Jenderal TNI Nasution) bekerja sama dengan Sukarno dalam memperkecil peran partai politik sembari memperkenalkan konsep Golkar, memberlakukan UUD 1945 dan membawa Indonesia ke sistem otoriter Demokrasi Terpimpin.
Menyadari kemudian bahwa Tentara secara politik makin kuat, Sukarnomengubah taktik. Dengan konsep Nasakom – mulai dikampanyekan pada tahun 1960 – Sukarno berbalik memperkuat parpol untuk digunakan sebagai penyeimbang menghadapi Tentara.
Sebenarnya dengan konsep Nasakom, Sukarno berharap PNI (Nas), NU (A), dan PKI (Kom) secra bersamaan bisa dimanfaatkan menghadapi Tentara. Tapi kenyataannya hanya PKI yang siap. PNI terpecah dan NU enggan bekerja sama dengan PKI. Akhirya dengan kaum komunislah Sukarno bekerja sama erat menghadapi Tentara. PKI yang sejak Peristiwa Madiun 1948menjadi musuh TNI, tentu saja memerlukan perlindungan Sukarno dari ‘kejaran’ Tentara, ketika Sukarno juga perlu dukungan massa PKI untuk menghadapi Tentara.
Sementara itu Tentara – yang memang tidak utuh bersatu – tidak punya cukup keberanian berkonfrontasi terbuka dengan Sukarno. Dan ketika Tentara dalam keadaan defensif, Sukarno malah terus memperkuat cengkramannya atas kaum militer. Dengan taktik pecah belah – yang dipraktekkan Sukarno terhadap AD sejak peristiwa 17 oktober 1962 – Tentara makin dibuat tak berdaya. Pada bulan Juni 1962 Sukarno bahkan sukses menyingkirkan Nasution dari posisi Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) untuk selanjutnya hanya menjadi Kepala Staf Angkatan Bersenjata (KSAB) yang sama sekali tanpa wewenang komando.
Jenderala Ahmad Yani yang menggantikan Nasution – semula dianggap bisa diatur oleh Sukarno – kemudian ternyata lebih mengikuti garis AD yang antikomunis. Keadaan demikian menjengkelkan Sukarno sehingga pada pertengahan tahun 1965 di Jakarta tersiar desas-desus bahwa Yani akan disingkirkan lalu diganti oleh Jenderal yang lebih dekat dengan Sukarno. Peristiwa berdarah G 30 S/PKI mendahului rencana Sukarno. Yang menggantikan Yani adalah Suharto, seorang jenderal tang tidak pernah disebut-sebut dalam percaturan politik semasa Demokrasi Terpimpin.
Kekuatan masyarakat yang dalam masa prahara mendukung Suharto untuk berkonfrontasi dengan Sukarno adalah kekuatan yang terbentuk melalui kristalisasi selama masa Demokrasi Terpimpin. Sikap Sukarno yang dipersepsikan sebagai sangat menguntungkan PKI serta ‘ofensif revolusioner’ golongan komunis – terutama agresifitas dalam mengganyang lawan-lawan politiknya dan menjalankan aksi sepihak – yang menakutkan kaum non dan antikomunis, secara tidak langsung menguntungkan Tentara. Secara perlahan tapi pasti Tentara bertransformasi menjadi garda depan kekuatan anti komunis dan menjadi tempat berlindung bagi mereka-mereka yang ‘dikejar-kejar’ oleh PKI.
Sebagai akibat dari sebuah proses konfrontasi yang terus bereskalasi dengan tempo makin tinggi, maka tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa tahun 1965 menyaksikan puncak perpecahan masyarakat Indonesia, yang terbelah dalam pihak prokomunis yang secara tajam berhadapan dengan pihak antikomunis. Dengan latar belakang seperti inilah G 30 S (Gestapu), awal sebuah prahara besar – dengan korban tak terkira – yang secara fundamental kemudian mengubah perpolitikan Indonesia.”
Sampai di sini saya telah mengerti satu hal yang patut kita pertimbangkan dalam meneliti peristiwa G 30 S/PKI. Demokrasi Terpimpin. Saat itulah Sukarno menjalankan politik tangan besinya. Kondisi Indonesia saat itu tak bisa dikatakan stabil sebagai sebuah negara yang berdaulat. Ekonomi yang terjun bebas, iklim politik yang saling tuduh dan menjatuhkan, negara yang tak punya dasar-dasar pijakan yang pasti, serta rakyat yang merengek-rengek minta nasi dan keadilan. Kondisi benar-benar carut marut. Dan dalam kondisi seperti inilah Sukarno mencoba untuk menjadi “Raja Diraja”. Pertama-tama ia meminta bantuan Tentara. Tapi ternyata Tentara juga ingin unjuk gigi. Di lain pihak PKI mencoba bangkit dari “tidurnya”. Tiga kekuatan inilah yang mencoba mengail dalam keruhnya Indonesia. Kekuatan-kekuatan itu sama-sama ingin menunjukkan dialah yang paling hebat.
Saya renungkan lagi semua informasi yang saya baca. Dan sampailah saya pada sebuah kesimpulan, kesimpulan saya sendiri tentang G 30 S/PKI. Saya rasa sampai kapanpun kita tak akan pernah menemukan “Dalang Agung” dari G 30 S/PKI. Karena memang tak ada individu yang dominan di sini. Semua orang punya andil sendiri-sendiri dan punya kepentingannya sendiri-sendiri. Semuanya sama-sama ingin berkuasa! Selain itu situasi sosial politik Indonesia saat itu benar-benar menjadi lahan subur bagi tumbuhnya perang ideologi yang membawa bibit perpecahan bagi bangsa Indonesia.
Dan akar dari itu semua adalah bahwa bangsa ini sampai saat itu belum memiliki – kalau menurut saya pribadi lebih tepat dikatakan “malu mengakui” – jati dirinya. Di awal terbentuknya NKRI dengan bangga memproklamirkan diri sebagai negara demokrasi. Lalu ketika demokrasi itu lebih condong kepada liberalisme yang notabene budaya kaum imperialis, bangsa ini dengan tergagap-gagap mengikut pada sosialisme bahkan komunisme. Demokrasi, liberalisme, sosialisme, dan komunisme bukanlah jiwa Bangsa Indonesia! Kita punya jiwa sendiri yang telah mendarah daging sejak negeri ini bernama Nusantara. Dan dengan sangat indah pula Pu Tantular menuliskannya dalam sebuah karya masterpiece a – yang benar-benar asli Indonesia – Sutasoma. Semua anak SD bahkan mengenalnya. Begitu sederhana tapi puitis. BHINEKA TUNGGAL IKA.
Kalau kita mundur ke belakang, sidikit banyak peristiwa G 30 S/PKI ini mirip dengan peristiwa pemberontakan yang dilakukan para Dharmaputera Winehsuka yang dipimpin Rakrian Kuti terhadap Raja Jayanegara di jaman awal Majapahit. Di awal terbentuknya, Majapahit juga di rongrong oleh berbagai pemberontaka yang justeru berasala dari orang-orang yang dulunya sama-sama berjuang membangun Majapahit. Tinggal nantinya bisakah kita bangkit dan menjadi negeri besar dan masyur seperti Majapahi atau malah terpuruk lagi.
Pembaca yang budiman, mungkin arah pembicaraan dalam tulisan ini jadi agak ngelantur. Di awal saya ngajak ngomong soal G 30 S/PKI tapi di akhir jadi ngomong soal ideologi (memang saya masih harus banyak belajar menulis lagi). Tapi percayalah bahwa segala sesuatu itu salng berhubungan satu sama lainnya. Dan kalau anda semua bingung dengan tulisan ini, beginilah kesimpulan yang saya dapat : Dalang dari G 30 S/PKI bukanlah orang perorang atau suatu institusi tertentu. Dalang utama dari G 30 S/PKI adalah karena bangsa ini belum “menemukan kembali” jati dirinya setelah sekian lama tertindas oleh penjajahan.
Semoga anda sekalian berkenan.
Mandalawangi, 7 Desember 2009
Read More......

TERNYATA HADITS BISA JADI SUMBER SEJARAH

Kita tahu bahwa sumber sejarah dibagi dalam dua kelompok, primer dan sekunder. Lalu penulis mencoba menghubungkan konsep sumber sejarah tersebut berkenaan dengan hadits nabi Muhammad saw. Itulah titik tolak penulisan artikel ini. Penulis ingin coba menguraikan keberadaan hadits nabi Muhammad saw dalam kaitannya sebagai sumber sejarah. Lebih spesifik lagi, termasuk sumber sejarahkah hadits itu?

Terlebih dahulu perlu dijabarkan tentang sumber sejarah primer dan sekunder. Dikatakan sumber sejarah primer yaitu kesaksian yang diperoleh dari pelaku sejarah secara langsung. Dan dikatakan sumber sejarah primer yaitu keterangan-keterang yang didapat dari manuskrip-manuskrip kuno seperti prasasti, kitab, dan sejenisnya. Jadi jelaslah perbedaan yang tampak pada kedua jenis sumber sejarah tersebut. Sedangkan mengenai hadits dapat dijelaskan sebagai perkataan, perbuatan, dan taqrir atau persetujuan nabi akan suatu hal yang berkenaan dengan syariat, hukum, muammalah, ibadah dan lain-lain.


Dari pernyataan definisi hadits di atas, tampak bahwa hadits lebih terspesifikasi dalam bidang keagamaan. Namun begitu dalam suatu hadits dapat kita temukan kesaksian sejarah. Terlebih hadits mempunyai asbabul wurud, sebab-sebab terjadinya hadits yang mana di situ terkandung sebab-sebab sosiologis masyarakat awal Islam. Terutama tentang keadaan masyarakat arab saat itu. Akhirnya karena saya belum menemukan konsepsi yang memuaskan, esoknya saya menemui Pak Shodiq, guru sejarah saya.

Ketika saya tanya tentang kebingungan saya, beliau menjawab “bisa”. Tegas. Menurut beliau hadits juga termasuk sumber sejarah, tepatnya sumber sekunder. Karena meskipun hadits adalah perkataan Nabi Muhammad saw, tapi apa bisa kita dengar atau kita verifikasi untuk sekarang ini. Tidak bisa. Saat ini hadits telah ditulis oleh para perowinya. Karena sifatnya yang berubah jadi kebendaan berupa kitab maka hadits termasuk sumber sejarah sekunder.

Tapi ada catatan penting. Kata beliau hadits bisa jadi sumber sejarah dalam batas-batas tertentu. Yaitu hadits yang subtansinya menginformasikan tentang sebuah peristiwa, bukan yang sifatnya dogmatis atau penjelasan-penjelasan agama. Baik itu hadits shohih atau pun yang masih diragukan alias dhoif. Mengapa begitu? Hal itu kembali pada sifat informasi sejarah yang memang multiversi. Tak hanya butuh satu sumber. Tak cukup hadits shohih saja atau dhoif saja. Semua bisa, karena nantinya informasi-informasi tersebut akan diolah dan direduksi agar menjadi informasi yang utuh.

Pada hemat saya pun, misalnya kita ambil hadits dhoif sekalipun kalau memang memiliki relevansi dan penjelasan yang cukup bisa saja dipertimbangkan. Dan jika nantinya tidak valid, akhirnya akan tereduksi juga. Tinggal bagaimana kejelian peneliti sejarahnya. Kembali lagi bahwa sejarah itu memang multiversi, tak cukup hanya satu sudut pandang.

Akhirnya kansepsi yang dijelaskan pak Shodiq bisa memuaskan saya. Cukup detail beliau menjelaskan. Saya suka gaya beliau dalm menjelaskan suatu masalah. Banyak sudut pandang. Memang, kita tidak bisa hanya menggantungkan pada satu sumber. Itulah yang membuat saya makin semangat belajar sejarah.

Mandalawangi, 9 Maret 2009

Read More......